JAKARTA – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menegaskan, Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan salah satu program utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional. Sejak diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional pada 2022, GPM telah menjadi instrumen penting pemerintah dalam menghadirkan pangan pokok dengan harga terjangkau langsung ke masyarakat.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan, GPM adalah wujud nyata hadirnya negara dalam meringankan beban masyarakat, khususnya pada saat harga pangan mengalami tekanan.

“Stabilisasi pangan adalah kerja bersama, bukan kerja satu lembaga saja. Terima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN pangan, asosiasi, hingga pelaku usaha yang terus mendukung GPM,” ujar Arief dalam keterangannya pada Sabtu (30/8/2025).

Sejak Januari hingga 29 Agustus 2025, GPM telah digelar di lebih dari 7.033 titik lokasi di 326 kabupaten/kota yang tersebar pada 36 provinsi, dengan melibatkan pemerintah daerah, Perum Bulog, ID FOOD, BUMD pangan, asosiasi pelaku usaha, serta para petani dan UMKM pangan. Program ini diprioritaskan untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pangan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, daging ayam, telur, dan cabai di tengah gejolak harga global maupun cuaca ekstrem.

Pelaksanaan GPM selama ini juga didukung dengan hadirnya Kios Pangan yang dikelola oleh Dinas yang menangani urusan pangan di daerah. Saat ini Kios Pangan mencapai 1.467 unit yang tersebar di 33 Provinsi, 118 Kab/Kota di seluruh Indonesia.

“Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, TNI-Polri, BUMN, pemerintah daerah, hingga asosiasi pelaku usaha, semua bahu membahu di lapangan. Itulah mengapa GPM bisa kita lakukan dan terus berjalan sejak digagas Badan Pangan Nasional tiga tahun lalu,” tambah Arief.

Adapun GPM sebagai instrumen stabilisasi pangan sudah digencarkan sejak tahun 2022. Kala itu GPM terlaksana baru dapat sebanyak 442 kali di 110 kabupaten/kota dan 30 provinsi.

Sementara di tahun 2023 GPM mulai meningkat dengan digelar 1.626 kali di 324 kabupaten/kota dan 36 provinsi. Pada tahun tersebut pun diperoleh penghargaan berupa Rekor MURI dengan capaian GPM serentak Nasional di 341 titik di 309 kabupaten/kota.

Selanjutnya pada tahun 2024 realisasi GPM meningkat hingga menjadi 9.547 kali di 480 kabupaten/kota dan 38 provinsi. Dampak positif dari GPM berkontribusi nyata dalam pengendalian inflasi secara nasional.

Di 2024, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat inflasi setahun (year to date) menjadi yang paling rendah dan stabil sejak pertama kali BPS menghitung inflasi pada 1958 atau 66 tahun yang lalu. Inflasi setahun di 2024 tercatat berada di 1,54 persen. Capaian ini semakin membaik sejak inflasi setahun 2022 yang 5,51 persen dan 2023 yang 2,61 persen.

Selain GPM, Badan Pangan Nasional juga meminta Perum Bulog untuk mengutamakan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar rakyat dan ritel modern. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akses masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau lebih merata, terutama di saat permintaan meningkat.

“Pasar rakyat dan ritel modern adalah dua dari tujuh kanal penyaluran beras SPHP. Ini penting supaya masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan beras dengan harga sesuai kebijakan pemerintah. Selain pasar dan ritel terpenuhi, distribusi beras diperluas ke kanal lainnya,” kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa.

Adapun hingga 28 Agustus, realisasi penyaluran beras SPHP sejak Januari telah mencapai 284,2 ribu ton. Sementara target untuk penyaluran periode Juli hingga Desember 2025 sebanyak 1,3 juta ton. Dengan kombinasi GPM dan distribusi beras SPHP, Badan Pangan Nasional berharap upaya stabilisasi pangan terus berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat luas.