KAMBOJA - Ketika ketegangan selama berminggu-minggu meningkat menjadi konflik perbatasan besar dengan Thailand pekan lalu, mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen tampaknya mengambil alih respons negaranya.

Foto-foto menunjukkan dia duduk di ujung meja panjang, berbicara dengan para perwira militer dan meneliti peta-peta terperinci, radio genggam, dan secangkir kopi Starbucks dalam jangkauan tangannya.

Mantan pejuang gerilya tersebut bukan lagi pemimpin Kamboja, setelah mewariskan jabatan perdana menteri kepada putra sulungnya pada tahun 2023 setelah hampir empat dekade berkuasa, dan telah mengambil alih jabatan sebagai presiden Senat negara Asia Tenggara tersebut.

Namun, Hun Sen memainkan peran yang sangat besar dalam berbagai peristiwa yang mengarah pada pertempuran paling mematikan antara Thailand dan Kamboja dalam lebih dari satu dekade dan - menurut tiga sumber diplomatik - menunjukkan pengaruhnya yang berkelanjutan selama konflik lima hari tersebut.

Pada hari Jumat, setelah artileri yang ditembakkan dari Kamboja mendarat di wilayah sipil di provinsi-provinsi perbatasan Thailand, tentara Thailand langsung membidiknya.

"Berdasarkan bukti yang ada, diyakini bahwa pemerintah Kamboja, yang dipimpin oleh Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, berada di balik serangan-serangan mengerikan ini," demikian pernyataan resmi, menggunakan sebutan kehormatan untuk politisi veteran tersebut.

Beberapa jam setelah bentrokan pecah, Hun Sen, 72 tahun, membagikan serangkaian unggahan di Facebook, platform media sosial favoritnya, untuk menggalang dukungan rakyat dan mengkritik Thailand.

Dalam salah satu foto yang diunggahnya, Hun Sen terlihat sedang melakukan panggilan konferensi video dengan belasan orang, termasuk beberapa tentara. Di unggahan lain, ia membagikan foto dirinya mengenakan seragam tempur.

"Terkait bentrokan di perbatasan, yang mengejutkan saya adalah sejauh mana ia berusaha menciptakan kesan seolah-olah ia yang bertanggung jawab – mengenakan seragam, terlihat mengarahkan pergerakan pasukan, dan melakukan intervensi di Facebook," ujar seorang diplomat yang berbasis di Kamboja kepada Reuters.

Seperti semua diplomat lain yang diwawancarai untuk artikel ini, ia meminta untuk tidak disebutkan namanya karena sensitivitas isu tersebut.

Lim Menghour, seorang pejabat pemerintah Kamboja yang menangani kebijakan luar negeri, mengatakan Hun Sen bertindak sebagai komandan logistik utama bagi pasukan di garis depan.

"Beliau selalu memantau dan mengamati situasi setiap saat," ujarnya kepada Reuters.

PANGGILAN YANG BOCOR DAN KRISIS
Berbeda dengan ayahnya, Perdana Menteri Kamboja petahana Hun Manet, seorang jenderal bintang empat dan lulusan akademi militer West Point di Amerika Serikat, lebih bungkam di media sosial pada awal-awal konflik, mengubah haluan saat ia bersiap pergi ke Malaysia untuk negosiasi yang menghasilkan gencatan senjata.

Chhay Sophal, seorang penulis buku tentang Hun Sen dan keluarganya yang berbasis di Phnom Penh, mengatakan bahwa mantan perdana menteri tersebut dapat mengarahkan pemerintah dalam kapasitasnya sebagai presiden Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa.

"Jadi, perdana menteri harus menghormati dan mengikuti kebijakan partai dan presiden," ujarnya.

Seorang juru bicara pemerintah Kamboja tidak menanggapi pertanyaan dari Reuters. Thailand dan Kamboja telah berselisih selama beberapa dekade mengenai wilayah perbatasan darat mereka yang tidak dibatasi sepanjang 817 km (508 mil), yang juga pernah menyebabkan pertempuran di masa lalu.

Ketegangan baru-baru ini mulai meningkat pada bulan Mei, menyusul tewasnya seorang tentara Kamboja dalam sebuah pertempuran kecil, dan terus meningkat sejak saat itu - sebuah situasi yang ingin diredakan oleh Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra ketika ia berbicara langsung dengan Hun Sen pada tanggal 15 Juni.

Rekaman sebagian dari panggilan telepon tersebut awalnya bocor, di mana Paetongtarn, 38, terdengar mengkritik seorang jenderal Thailand dan bersujud kepada Hun Sen, yang kemudian merilis rekaman audio lengkap percakapan mereka, yang memicu krisis politik di Thailand.

Dalam pidato bertelevisi berdurasi tiga jam yang disiarkan di televisi pada akhir Juni, Hun Sen secara terbuka menegur Paetongtarn atas penanganannya terhadap perselisihan perbatasan dan menyerang ayahnya, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang telah lama dianggap sebagai sekutunya.

"Setidaknya sebelum gejolak terjadi, dia benar-benar berada di hadapan kita," kata seorang diplomat regional yang memantau Kamboja secara dekat.
"Maksud saya, dialah yang paling terlihat, yang membuat semua pernyataan."

SAWAH UNTUK KEKUASAAN
Hun Sen adalah seorang penyintas politik Kamboja yang cerdik dan gejolak yang lebih luas di Asia Tenggara selama setengah abad terakhir.

Lahir dari keluarga petani padi di provinsi yang dibom besar-besaran selama perang rahasia AS Di Kamboja dan Laos, ia menjadi tentara Khmer Merah, yang rezimnya yang kejam dari tahun 1975 hingga 1979 menewaskan sekitar seperempat penduduk.

Namun, ia membelot ke Vietnam pada tahun 1977 dan, ketika mereka menggulingkan Khmer Merah, Hun Sen kembali sebagai menteri luar negeri dan kemudian naik menjadi perdana menteri.

Orang kuat yang memproklamirkan diri ini memimpin ledakan ekonomi di Kamboja, dengan pendapatan per kapita hampir empat kali lipat dari $240 menjadi $1.000 dalam dekade 1993 hingga 2013.

Namun, sebagian besar kekayaan yang baru ditemukan itu terkonsentrasi di tangan elit penguasa negara itu, bahkan ketika para pesaing politik dipenjara atau diasingkan, media kritis ditutup, dan perbedaan pendapat sipil ditumpas, membuka jalan bagi Hun Sen untuk mengambil alih.

Dalam beberapa bulan terakhir, bahkan keputusan kebijakan administratif dalam negeri dibawa ke Hun Sen untuk disetujui, menurut diplomat regional yang berinteraksi dengan para pejabat Kamboja. Kini, konflik perbatasan semakin memperjelas pengaruhnya, dan dukungan untuk pemerintah pun mengalir deras di media sosial di tengah gelombang nasionalisme.

"Tidak ada yang terkejut bahwa dia telah memimpin, yang menunjukkan bahwa semua orang tahu dia yang bertanggung jawab," ujar diplomat lain yang berbasis di Kamboja.
"Jika tujuannya adalah memperkuat nasionalisme, dia telah berhasil."