OTTAWA - Kanada berencana untuk mengakui Negara Palestina pada pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di bulan September. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan hal itu pada hari Rabu waktu setempat yang meningkatkan tekanan terhadap Israel di tengah meluasnya kelaparan di Gaza.

Pengumuman ini muncul setelah Prancis mengatakan pekan lalu akan mengakui negara Palestina dan sehari setelah Inggris mengatakan akan mengakui negara tersebut pada pertemuan Majelis Umum PBB bulan September jika pertempuran di Gaza, bagian dari wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel, belum berhenti pada saat itu.

Carney mengatakan kepada para wartawan bahwa kenyataan di lapangan, termasuk kelaparan yang dialami warga Gaza, berarti "prospek negara Palestina benar-benar surut di depan mata kita."

"Kanada mengutuk fakta bahwa pemerintah Israel telah membiarkan bencana terjadi di Gaza," ujarnya.

Carney mengatakan bahwa rencana pengakuan tersebut sebagian didasarkan pada jaminan berulang kali dari Otoritas Palestina, yang mewakili Negara Palestina di PBB, bahwa mereka sedang mereformasi pemerintahannya dan bersedia mengadakan pemilihan umum pada tahun 2026 di mana Hamas "tidak dapat berperan."

Pengumuman oleh beberapa sekutu terdekat Israel mencerminkan meningkatnya kemarahan internasional atas pembatasan Israel atas makanan dan bantuan lainnya ke Gaza dalam perang melawan militan Hamas, dan krisis kemanusiaan yang mengerikan di sana. Sebuah lembaga pemantau kelaparan global telah memperingatkan bahwa skenario terburuk kelaparan sedang terjadi di wilayah kantong tersebut.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan tujuh kematian lagi akibat kelaparan pada hari Rabu, termasuk seorang anak perempuan berusia dua tahun dengan kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya. Kantor media pemerintah yang dikelola Hamas di Gaza mengatakan militer Israel menewaskan sedikitnya 50 orang dalam waktu tiga jam pada hari Rabu ketika mereka mencoba mendapatkan makanan dari truk bantuan PBB yang memasuki Jalur Gaza utara.

Israel dan sekutu terdekatnya, AS, sama-sama menolak pernyataan Carney.
"Perubahan posisi pemerintah Kanada saat ini merupakan hadiah bagi Hamas dan merugikan upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan kerangka kerja untuk pembebasan para sandera," kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuat komentar serupa setelah pengumuman Prancis dan Inggris.

Seorang pejabat Gedung Putih, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan Presiden Donald Trump juga melihat pengakuan Negara Palestina sebagai "hadiah yang menguntungkan Hamas" secara keliru.

Utusan khusus AS Steve Witkoff dijadwalkan melakukan perjalanan ke Israel pada hari Kamis untuk membahas Gaza. Trump mengatakan minggu ini bahwa ia berharap akan ada pusat-pusat yang didirikan untuk memberi makan lebih banyak orang di wilayah kantong tersebut.

Negara Palestina telah menjadi negara pengamat non-anggota Majelis Umum PBB sejak 2012, dan diakui oleh lebih dari tiga perempat dari 193 negara anggota majelis tersebut.

Jonathan Panikoff, mantan wakil kepala intelijen nasional AS untuk Timur Tengah, mengatakan pengakuan Palestina dimaksudkan "untuk meningkatkan tekanan pada Israel agar memaksanya kembali ke paradigma dua negara." Namun, ia mengatakan pengumuman Kanada "kemungkinan besar tidak lebih dari sekadar simbolis dan berisiko merusak hubungan mereka dengan sekutu lama mereka, Israel."

Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang berbicara dengan Carney sebelum pengumuman Kanada, mengatakan pengakuan Palestina akan "menghidupkan kembali prospek perdamaian di kawasan tersebut."

KEMUNGKINAN ULTIMATUM UNTUK HAMAS
Anggota kabinet keamanan Israel Zeev Elkin mengatakan pada hari Rabu bahwa Israel dapat mengancam akan mencaplok sebagian wilayah Gaza untuk meningkatkan tekanan terhadap Hamas, mengikis harapan Palestina untuk mendapatkan negara di wilayah yang kini diduduki Israel.

Upaya mediasi untuk mengamankan gencatan senjata 60 hari dan pembebasan sandera yang tersisa yang ditahan oleh Hamas terhenti minggu lalu. Di Gaza, warga Saed al-Akhras mengatakan pengakuan Palestina oleh negara-negara besar menandai "perubahan nyata dalam cara negara-negara Barat memandang perjuangan Palestina."

"Cukup!" katanya. "Rakyat Palestina telah hidup selama lebih dari 70 tahun di bawah pembunuhan, penghancuran, dan pendudukan, sementara dunia hanya menyaksikan dalam diam."

Keluarga sandera Israel yang masih ditawan di Gaza meminta agar tidak ada pengakuan negara Palestina sebelum orang-orang yang mereka cintai dipulangkan.

"Pengakuan semacam itu bukanlah langkah menuju perdamaian, melainkan pelanggaran hukum internasional yang nyata dan kegagalan moral serta politik yang berbahaya yang melegitimasi kejahatan perang yang mengerikan," kata Forum Keluarga Sandera.

Netanyahu mengatakan bulan ini bahwa ia menginginkan perdamaian dengan Palestina, tetapi menggambarkan negara merdeka di masa depan sebagai platform potensial untuk menghancurkan Israel, sehingga kendali keamanan harus tetap berada di tangan Israel.

Kabinetnya mencakup anggota sayap kanan yang secara terbuka menuntut aneksasi seluruh tanah Palestina. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan pada hari Selasa bahwa pembangunan kembali permukiman Yahudi di Gaza "lebih dekat dari sebelumnya," menyebut Gaza "bagian tak terpisahkan dari Tanah Israel."

BANTUAN MASUK, TETAPI TIDAK CUKUP
Seorang gadis berusia 2 tahun yang dirawat karena penumpukan cairan otak meninggal semalam karena kelaparan, kata ayahnya kepada Reuters pada hari Rabu. "Dokter mengatakan bayi itu harus diberi susu jenis tertentu," ujar Salah al-Gharably melalui telepon dari Deir Al-Balah. "Tapi tidak ada susu. Dia kelaparan. Kami tak berdaya."

Kematian akibat kelaparan dan malnutrisi semalam meningkatkan jumlah korban akibat penyebab tersebut menjadi 154, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, termasuk setidaknya 89 anak-anak, sejak perang dimulai, sebagian besar terjadi dalam beberapa minggu terakhir.

Israel mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka akan menghentikan operasi militer selama 10 jam sehari di beberapa wilayah Gaza dan menetapkan rute aman bagi konvoi yang mengirimkan makanan dan obat-obatan.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mitranya telah berhasil membawa lebih banyak makanan ke Gaza dalam dua hari pertama jeda, tetapi jumlahnya "masih jauh dari cukup."

Perang dimulai pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas memimpin serangan terhadap komunitas dan pangkalan militer di Israel selatan yang menewaskan sekitar 1.200 orang, termasuk lebih dari 700 warga sipil, dan 251 lainnya disandera di Gaza, menurut penghitungan Israel.

Sejak itu, serangan Israel di Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 60.000 orang dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.