BANDUNG – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Perum Bulog terus memperkuat langkah strategis dalam penyaluran bantuan pangan (Banpang) dan stabilisasi pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia. Program bantuan beras dan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah sebagai stimulus ekonomi nasional, yang langsung diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa program bantuan pangan beras yang dialokasikan pada Juni dan Juli merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

“Yang pertama, bantuan pangan dua bulan ini adalah bagian dari stimulus ekonomi dan ini perintah dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Dua bulan 20 kilo. Menyasar 18,27 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan). Badan Pangan Nasional telah menugaskan Bulog untuk mendistribusikan secepatnya karena ini sudah ditunggu dari bulan lalu,” ujar Arief saat meninjau penyaluran Banpang beras di Markas Kodam III Siliwangi, di Bandung, Jawa Barat pada Kamis (24/7/2025).

Adapun realisasi penyaluran bantuan pangan beras hingga 24 Juli telah mencapai 88.632.820 kilogram (kg) atau 4.431.641 Penerima Bantuan Pangan (PBP). Progres ini sama dengan 24,25 persen dari total target salur sebanyak 18.277.083 PBP.

Selain itu, Arief juga menegaskan pentingnya program beras SPHP yang kini diperluas cakupan distribusinya. Program ini menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 1,3 juta ton yang akan didistribusikan secara bertahap mulai Juli hingga akhir 2025 untuk menstabilkan pasokan dan harga beras di pasaran.

“Kalau Bapak Ibu lihat ada tampilan kemasan beras yang tampilannya warna kuning hijau, itu adalah beras SPHP. Ini juga sama, Pak Presiden sudah menyetujui sejumlah 1,3 juta ton beras untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan,” tambahnya.

Beras SPHP akan disalurkan melalui berbagai saluran distribusi yang terdaftar, antara lain instansi pemerintah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang baru saja diluncurkan oleh Presiden, serta outlet-outlet yang terregistrasi oleh dinas yang membidangi urusan pangan di tiap provinsi dan kabupaten/kota.

Arief juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran penyaluran bantuan dan SPHP, terutama TNI, Polri, Forkopimda, dan Perum Bulog.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa sistem penyaluran bantuan pangan kini sudah diperkuat dengan teknologi digital untuk memastikan akurasi dan ketepatan sasaran penerima.

“Bantuan pangan kali ini menggunakan aplikasi bantuan pangan. Semua penerima manfaat harus masuk dalam daftar dari dinas sosial. Mereka akan mendapat undangan berupa secarik kertas dengan barcode yang nantinya di scan dan dicocokkan dengan KTP. Setelah sesuai, barulah beras bisa diserahkan,” jelas Rizal.

Untuk program SPHP, Rizal menambahkan bahwa prosedur pendistribusian beras dilakukan secara lebih ketat dan terintegrasi melalui aplikasi Klik SPHP. Para pengecer wajib mendaftarkan diri lengkap dengan KTP, surat izin usaha, dan diverifikasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.

“Setiap pengecer maksimal hanya boleh membeli 2 ton. Mereka juga harus menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi petunjuk teknis dari Badan Pangan Nasional dan Bulog, tidak boleh membuka kemasan, menjual lebih dari dua pack, dan siap menerima sanksi jika melanggar,” tegasnya.

Distribusi beras SPHP dilaksanakan melalui tiga jalur utama, yaitu pengecer pasar tradisional, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta kegiatan pasar murah yang digelar oleh instansi pemerintah, termasuk TNI dan Polri.

Langkah sinergis antara NFA dan Bulog ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga beras di pasaran dan memberikan jaminan ketersediaan pangan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.