Pemerintah Didorong Gerak Cepat Atasi Karhutla di Riau

Agus Mughni Muttaqin | Senin, 21/07/2025 20:50 WIB
Pemerintah Didorong Gerak Cepat Atasi Karhutla di Riau Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno (Foto: Humas MPR)

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendorong pemerintah untuk bertindak cepat mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berskala besar yang melanda Provinsi Riau. Titik api karhutla itu tersebar di beberapa daerah, seperti Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Kampar, dan Pelalawan.

Menurutnya, kementerian dan lembaga terkait harus bertindak cepat dalam mengatasi karhutla agar api cepat padam, tidak meluas dan tidak merugikan masyarakat. Apalagi saat ini sudah memasuki musim kemarau.

"Saya melihat Pak Kapolda Riau dan jajaran sudah bertindak langsung untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan ini. Perlu atensi yang lebih luas agar titik api segera padam dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat," ujar Eddy dalam keterangannya dikutip Senin (21/7).

Doktor Ilmu Politik UI ini menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan harus diselesaikan dengan manajemen yang terintegrasi antar kementerian dan lembaga serta antara pemerintah pusat dan daerah.

"Komitmen Indonesia terhadap lingkungan dan keberlanjutan akan dilihat salah satunya dari bagaimana menjaga dan merawat hutan kita sebagai paru-paru dunia. Apa yang terjadi pada hutan di Indonesia akan berdampak bukan hanya di Indonesia tapi juga pada dampak perubahan iklim secara global," kata Eddy.

Wakil Ketua Umum PAN ini berharap, ke depannya pendekatan terhadap masalah kebakaran hutan difokuskan pada aspek pengawasan dan penindakan terhadap sumber kebakaran seperti pembakar lahan, sampah yang mudah terbakar dan lain-lain.

"Waktu dan periode kebakaran hutan dan lahan di setiap tahunnya selalu sama dan berdekatan. Karena itu harapannya ke depan kita bisa melakukan pencegahan sebelum bencana terjadi. Jika bertindak di saat kebakaran sudah terjadi, itu sama saja mengabaikan pengalaman masa lalu di saat hutan kita berulang-ulang dilanda musibah kebakaran," tutup Anggota Komisi XII DPR RI ini.