JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyerahkan surat keputusan (SK) badan hukum Koperasi Desa (Kopdes) dan Koperasi Kelurahan (Kopkel) Merah Putih.

Prosesi penyerahan SK Badan Hukum tersebut merupakan bagian dari rangkaian peluncuran program nasional Kopdes/Kopkel Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Berdasarkan tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, penyerahan SK Badan Hukum itu secara simbolis dilakukan kepada lima ketua koperasi dari wilayah Jawa Tengah.

Masing-masing Ketua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bentangan, Wonosari, Klaten Bambang Gunarsa; Ketua KDMP Sumbung, Cepogo, Boyolali Jamaludin Adi Wijaya; Ketua KDMP Desa Tambak, Karangdowo, Klaten Parni; Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta Sumanto; dan Ketua KDMP Desa Ceper, Klaten Riska.

Penyerahan SK ini menandai pengakuan resmi atas badan hukum koperasi yang telah terbentuk dan beroperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Berdasarkan data pemerintah, setidaknya telah terbentuk sebanyak 81.140 unit Kopdes dan Kopkel Merah Putih di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 80.081 koperasi telah memiliki status badan hukum.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81.140 unit Kopdes/Kopkel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 80.081 di antaranya telah berbadan hukum.

Pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan dalam waktu tiga bulan ke depan, seluruh koperasi desa/kelurahan merah putih di seluruh Indonesia sudah beroperasi.

Dengan beroperasinya seluruh koperasi desa/kelurahan tersebut, pihaknya meyakini dalam 3-4 tahun ke depan akan tumbuh sentra usaha baru di masing-masing desa dan kelurahan.

"Gerakan ini sudah dimulai dari bawah, sudah berjalan. Saya pastikan 80.081 berdiri tegak, satu juta pengelola siap mendampingi masyarakat desa membangun kopdes," kata dia.

Dia mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, di tengah ketidakpastian situasi saat ini maka Indonesia tidak boleh bergantung pada impor pangan.

"Kita harus berdaulat, kita harus berdikari, memberdayakan petani melalui sistem yang adil dan berkelanjutan. Kita bangun ekosistem pertanian berbasis desa," ujar dia.