YOGYAKARTA - Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI dan Universitas Gadjah Mada (UGM) sepakat melakukan kerja sama penguatan kajian Ketatanegaraan melalui penandatangan Nota Kesepahaman Bersama (MoU). MoU ditandatangani Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, dan Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia, di Ruang Sidang Pimpinan, Gedung Pusat UGM, Yogyakarta, Jumat (4/7/2025). 

Turut menyaksikan penandatangan Nota Kesepahaman ini Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha dan Kerja Sama, Dr. Danang Sri Hadmoko, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dahliana Hasan. 

Siti Fauziah mengungkapkan sebelum penandatangan Nota Kesepahaman ini, kerja sama antara Sekjen MPR dengan UGM sudah terjalin sejak lama. Banyak kegiatan Sekjen MPR yang dilakukan bersama dengan UGM, di antarannya telah beberapa kali melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD), melakukan kajian akademik, dan penulisan jurnal ketatanegaraan. 

“Penandatangan Nota Kesepahaman ini merupakan ikhtiar bersama antara Sekretariat Jenderal MPR dengan Universitas Gadjah Mada dalam menjalin kerja sama yang berkelanjutan. Pemikiran dari segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada sangat berarti dalam memberikan solusi atas persoalan kebangsaan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia,” katanya.

“Untuk itu, atas nama Pimpinan Sekretariat Jenderal MPR, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dan sambutan yang telah diberikan oleh Universitas Gadjah Mada,” sambung Siti Fauziah. 

Ibu Titi, sapaan Siti Fauziah, mengungkapkan MPR memiliki tugas strategi untuk membangun karakter bangsa melalui pemasyarakatan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Tugas ini merupakan amanat dari UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019. Sesuai amanat UU MD3, MPR juga mendapat tugas untuk melakukan kajian terhadap sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 dan pelaksanaannya.

“Pelaksanaan wewenang dan tugas MPR tersebut bukan hanya membutuhkan dukungan aparatur Sekretariat Jenderal MPR yang memiliki kompetensi memadai, tetapi juga membutuhkan masukan yang komprehensif dari perguruan tinggi,” ujar wanita pertama yang menjadi Sekretaris Jenderal MPR ini.

Oleh karena itu, lanjut Siti Fauziah, kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada sebagai kampus kerakyatan yang memiliki sejarah panjang dalam dinamika perjuangan dan pergerakan nasional ini menjadi sebuah langkah strategis.

“Kami percaya, kolaborasi antara MPR dan Universitas Gadjah Mada akan memperkuat kapasitas kelembagaan MPR dalam menjawab tantangan zaman, serta menjadi rujukan intelektual bagi pengembangan sistem ketatanegaraan yang adaptif, demokratis, dan berkeadilan,” katanya. 

Siti Fauziah berharap melalui kolaborasi ini akan lahir berbagai kajian ilmiah, diskursus konstitusional, dan rekomendasi kebijakan yang mampu memperkaya perspektif MPR dalam merespon dinamika kebangsaan. Ruang kolaborasi ini tidak hanya dengan Fakultas Hukum, tetapi diperluas dengan fakultas-fakultas lainnya di UGM. 

Ia berharap kolaborasi ini dapat segera ditindaklanjuti secara konkret untuk memberikan manfaat tidak hanya bagi MPR, tetapi juga bagi DPR dan DPD yang membutuhkan masukan-masukan berbasis akademik. “Masukan dari universitas dan masyarakat sangat penting bagi perkembangan ketatanegaraan kita, karena bukan hanya berguna bagi MPR, tetapi juga bagi seluruh anggota parlemen,” pungkasnya.

Sementara itu, Rektor UGM, Ova Emilia menyebutkan kerja sama ini menjadi langkah awal sinergi dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi, termasuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. “Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Sekretariat Jenderal MPR RI karena kami melihat universitas perlu diberdayakan sebagai ruang tumbuhnya pemikiran-pemikiran Indonesia,” ujarnya. 

Ia menambahkan sebagai implementasi dari Nota Kepahaman ini, UGM dan Sekretariat Jenderal MPR RI sepakat untuk menindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kerja sama (PKS) di tingkat fakultas maupun universitas. UMG juga mendorong pelibatan mahasiswa dalam berbagai program kerja sama, termasuk magang, riset, dan pelatihan kepemimpinan kebangsaan. 

“Kami kini fokus agar lulusan tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, sehingga program magang menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung pengembang kapasistas mahasiswa,” tuturnya.