JAKARTA –  Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat konsolidasi dalam mengawal penyerapan gula petani dalam negeri, seiring menjelangnya puncak musim giling pada Juli dan Agustus 2025.

Menyusul Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Gula Tingkat Produsen yang digelar NFA pada 17 Juni 2025 lalu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran gula rafinasi ke pasar konsumsi dan memastikan distribusi gula lokal terserap dengan harga yang sesuai.

“Kami ingin memastikan hasil petani gula benar-benar terserap dengan harga yang adil, sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) yaitu Rp 14.500 per kilogram. Jangan sampai ada praktik rembesan gula rafinasi ke pasar yang merusak harga di tingkat produsen," kata Arief di Jakarta pada Sabtu (5/7/2025).

"Ini momentum kita menata kembali tata niaga gula nasional agar lebih sehat dan mempercepat target swasembada gula, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.

Dalam Rapat Koordinasi SPHP Gula sebelumnya yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan lintas kementerian/lembaga, asosiasi petani, pelaku usaha, serta BUMN pangan tersebut, terungkap adanya kekhawatiran terjadinya rembesan gula rafinasi ke pasar umum, sehingga menekan permintaan terhadap gula produksi lokal.

Sebagai langkah konkret, NFA mendorong ID FOOD, anak perusahaannya, serta PTPN agar meningkatkan proses lelang dan melaporkan perkembangan aktivitas lelang gula secara berkala kepada pemerintah serta Satgas Pangan Polri.

"Semua pihak mendukung serapan hasil panen petani dengan harga Rp 14.500 per kg. Karena itu, hasil Rapat Koordinasi SPHP Gula menyepakati penguatan pengawasan lintas K/L terhadap rembesan gula rafinasi ke pasar umum," ujar Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa. 

Selaras dengan hal tersebut, melalui telegram tanggal 2 Juli 2025 ke seluruh daerah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan Satgas Pangan Polri untuk turun ke lapangan dan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan dinas perdagangan daerah untuk memastikan implementasi teknis HAP gula di tingkat petani. Selain itu, dilakukan pengecekan dan pendataan langsung terhadap produsen, distributor, agen, serta pasar tradisional dan modern guna memetakan potensi rembesan gula rafinasi di pasar.

Selain itu, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna mencegah peredaran gula selundupan. Bila ditemukan pelaku usaha yang terbukti mengedarkan gula rafinasi di luar peruntukannya, Satgas Pangan akan menindak secara hukum dan melaporkan perkembangan kegiatan serta hambatan di lapangan kepada Mabes Polri.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menyampaikan apresiasinya atas kerja sama semua pihak yang telah menyepakati pentingnya menjaga harga dan penyerapan gula petani sesuai HAP. Menurut Arief, upaya stabilisasi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan petani, tetapi juga pada kepastian pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

“Kita tidak ingin petani tebu merugi karena hasil panennya tidak terserap. Pemerintah, BUMN pangan, dan pelaku usaha harus hadir dan sama-sama mengawal ini, untuk kesejahteraan petani, untuk ketahanan pangan, khususnya di sektor pergulaan,” tegas Arief.