JAKARTA – Program bantuan pangan beras yang menjadi bagian dari penebalan bantuan sosial tahun 2025 untuk memberi stimulus ekonomi ke masyarakat, secara resmi telah ditugaskan kepada Perum Bulog. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) telah menerbitkan surat penugasan tersebut dengan nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tanggal 4 Juli 2025.

Dalam warkat itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menuliskan penugasan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan beras kepada 18.277.083 penerima sebanyak 10 kilogram (kg) per penerima per bulan. Dengan total alokasi 2 bulan, Juni dan Juli, penyalurannya dilakukan secara one shoot atau 1 kali salur.

"Alhamdulillah, per 4 Juli penugasan bantuan program beras telah Badan Pangan Nasional keluarkan kepada Bulog. Tentu ini merupakan bukti komitmen Bapak Presiden Prabowo yang menaruh perhatian besar terhadap rakyat. Insya Allah beras yang diberikan pun merupakan beras kualitas baik yang selama ini dijaga dengan baik oleh Bulog," terang Arief di Jakarta pada Sabtu (5/7/2025).

"Proses bantuan pangan beras ini memang memerlukan waktu. Ini perlu kami jelaskan karena Badan Pangan Nasional baru dapat memberikan penugasan setelah ABT (Anggaran Belanja Tambahan) dari Kementerian Keuangan masuk ke anggaran kami. Ini juga menjadi rekomendasi perbaikan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," sambung Arief.

Untuk diketahui, dalam surat penugasan 170/TS.03.03/K/7/2025 dilampirkan juga Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 206, 212, dan 213 Tahun 2025. Ketiga beleid itu memuat Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025, Jenis dan Jumlah CPP serta Waktu Pelaksanaan Penyaluran CPP, dan Penerima Bantuan Pangan Beras Periode Juni dan Juli 2025.

Arief menjelaskan data Penerima Bantuan Pangan (PBP) sejumlah 18.277.083 tersebar di 38 provinsi se-Indonesia. Database PBP bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimutakhirkan oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Jika pada saat penyaluran terdapat penggantian PBP, maka dapat dilakukan menggunakan data cadangan yang disediakan sebanyak 4.000.000 PBP.

"Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pangan beras, tentu Badan Pangan Nasional dan Bulog akan melibatkan pemerintah daerah, Polri, dan TNI. Ini karena setiap daerah punya kekhasan dan tantangan masing-masing. Namun pemerintah optimis mampu mengatasi semua itu secara kolaboratif," kata Arief.

Sebagai informasi, program prorakyat ini merupakan semangat keberlanjutan yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dengan memasifkan bantuan pangan beras ke masyarakat berpenghasilan rendah, diyakini dapat meredam inflasi dan mengungkit ekonomi.

Dampak baik tersebut terlihat selama tahun 2023 dan 2024. Dalam catatan BPS, kala itu inflasi beras di September 2023 melaju hingga menyentuh 5,61 persen. Setelah ada penggelontoran bantuan pangan beras, di Desember 2023 melandai ke 0,48 persen.

Idem pula di 2024. Pada Februari 2024 dibuka dengan inflasi beras di level 5,32 persen dan menjadi yang tertinggi di tahun tersebut. Program bantuan pangan beras kembali dilanjutkan hingga alokasi 9 bulan. Alhasil, inflasi beras di Desember 2024 berhasil meredam menjadi 0,1 persen saja.

Untuk tahun 2025, inflasi beras di Juni 2025 dilaporkan BPS mulai meninggi. Sebelumnya di Januari 2025 hanya 0,36 persen, sementara di Juni 2025 bergerak naik ke 1 persen. Dengan begitu, penyaluran kembali bantuan pangan beras mulai Juli 2025 menjadi langkah tepat pemerintah dalam mengintervensi volatilitas perberasan nasional.